Category Archives: Profil Bangka Belitung

SEJARAH BELITUNG

Belitung merupakan kepulauan yang mengalami beberapa pemerintahan raja-raja. Pada akhir abad ke-7, Belitung tercatat sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya, kemudian ketika Kerajaan Majapahit mulai berjaya pada tahun 1365, pulau ini menjadi salah satu benteng pertahanan laut kerajaan tersebut. Baru pada abad ke-15, Belitung mendapat hak-hak pemerintahannya. Tetapi itupun tidak lama, karena ketika Palembang diperintah oleh Cakradiningrat II, pulau ini segera menjadi taklukan Palembang.

Sejak abad ke-15 di Belitung telah berdiri sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Badau dengan Datuk Mayang Geresik sebagai raja pertama. Pusat pemerintahannya disekitar daerah Pelulusan sekarang ini. Wilayah kekuasaaannya meliputi daerah Badau, Ibul, Bange, Bentaian, Simpang Tiga, bahkan jauh sampai ke daerah Buding, Manggar dan Gantung. Beberapa peninggalan sejarah yang menunjukkan sisa-sisa kerajaan Badau, berupa tombak berlok 13, keris, pedang, gong, kelinang, dan garu rasul. Peninggalan-peninggalan tersebut dapat ditemui dilihat di Museum Badau.

Kerajaan kedua adalah Kerajaan Balok. Raja pertamanya berasal dari keturunan bangsawaan Jawa dari Kerajaan Mataram Islam bernama Kiai Agus Masud atau Kiai Agus Gedeh Ja’kub, yang bergelar Depati Cakraningrat I dan memerintah dari tahun 1618-1661. Selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh Kiai Agus Mending atau Depati Cakraningrat II (1661-1696), yang memindahkan pusat kerajaan dari Balok Lama ke suatu daerah yang kemudian dikenal dengan nama Balok Baru. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Kiai Agus Gending yang bergelar Depati Cakraningrat III.

Pada masa pemerintahan Depati Cakraningrat III ini, Belitung dibagi menjadi 4 Ngabehi, yaitu :

1. Ngabehi Badau dengan gelar Ngabehi Tanah Juda atau Singa Juda;
2. Ngabehi Sijuk dengan gelar Ngabehi Mangsa Juda atau Krama Juda;
3. Ngabehi Buding dengan gelar Ngabehi Istana Juda.

Masing-masing Ngabehi ini pada akhirnya menurunkan raja-raja yang seterusnya lepas dari Kerajaan Balok. Pada tahun 1700 Depati Cakraningrat III wafat lalu digantikan oleh Kiai Agus Bustam (Depati Cakraningrat IV). Pada masa pemerintahan Depati Cakraningrat IV ini, agama Islam mulai tersebar di Pulau Belitung.

Gelar Depati Cakraningrat hanya dipakai sampai dengan raja Balok yang ke-9, yaitu Kiai Agus Mohammad Saleh (bergelar Depati Cakraningrat IX), karena pada tahun 1873 gelar tersebut dihapus oleh Pemerintah Belanda. Keturunan raja Balok selanjutnya yaitu Kiai Agus Endek (memerintah 1879-1890) berpangkat sebagai Kepala Distrik Belitung dan berkedudukan di Tanjungpandan.

Kerajaan ketiga adalah Kerajaan Belantu, yang merupakan bagian wilayah Ngabehi Kerajaan Balok. Rajanya yang pertama adalah Datuk Ahmad (1705-1741), yang bergelar Datuk Mempawah. Sedangkan rajanya yang terakhir bernama KA. Umar.

Kerajaan keempat atau yang terakhir yang pernah berdiri adalah Kerajaan Buding, yang merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Balok. Rajanya bernama Datuk Kemiring Wali Raib. Dari keempat kerajaan yang telah disebutkan diatas, Kerajaan Balok merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada di Pulau Belitung.

Masa pendudukan Belanda-Jepang

Pada abad ke-17, Pulau Belitung menjadi jalur perdagangan dan merupakan tempat persinggahan kaum pedagang. Dari sekian banyak pedagang, yang paling berpengaruh adalah pedagangn Cina dan Arab. Hal ini dapat dibuktikan dari tembikar-tembikar yang berasal dari Wangsa Ming abad ke-14 hingga ke-17, yang banyak ditemukan dalam lapisan-lapisan tambang timah di daerah Kepenai, Buding dan Kelapa Kampit. Pedagang-pedagang Cina tersebut masuk ke Pulau Belitung kira-kira tahun 1293. Hal ini berdasarkan catatan dari seorang sejarawan Cina bernama Fei Hsin tahun 1436. Sedangkan orang Cina mengenal Belitung disebabkan pada tahun 1293, sebuah armada Cina dibawah pimpinan Shi Pi, Ike Mise dan Khau Hsing yang sedang mengadakan perjalanan ke Pulau Jawa terdampar di perairan Belitung.

Selain bangsa Cina, bangsa lain yang banyak mengenal Pulau Belitung adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1668, sebuah kapal Belanda bernama ‘Zon De Zan Loper’, dibawah pimpinan Jan De Marde, tiba di Belitung. Mereka merapat di sungai Balok, yang saat itu merupakan satu-satunya bandar di Pulau Belitung yang ramai dikunjungi pedagang asing

Berdasarkan penyerahan Tuntang pada tanggal 18 September 1821, Pulau Belitung masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris (meskipun secara de facto terjadi pada tanggal 20 Mei 1812). Oleh Residen Inggris di Bangka, diangkat seorang raja siak untuk memerintah Belitung, karena di pulau kecil ini sering terjadi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh tetua adat. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Kerajaan Inggris tanggal 17 April 1817, Inggris menyerahkan Belitung kepada Kerajaan Belanda. Selanjutnya atas nama Baginda Ratu Belanda, ditunjuk seorang Asisten Residen untuk menjalankan pemerintahan di Pulau Belitung.

Pada tahun 1823, seorang Kapten berkebangsaan Belgia bernama JP. De La Motte, yang menjabat sebagai Asisten Residen dan juga pimpinan tentara Kerajaan Belanda, berhasil menemukan timah. Selanjutnya seusai Traktat London tahun 1850, penambangannya diambil alih oleh Billiton Maatschapij, sebuah perusahaan penambangan timah milik Pemerintah Belanda di Belitung. Pada saat itu Belitung terbagi atas 6 daerah, yaitu :

::     Tanjungpandan dan Gantung/Lenggang yang berada langsung dibawah pemerintahan Depati;
::     Badau, Sijuk, Buding dan Belantu yang berada dibawah pemerintahan masing-masing Ngabehi.

Pada tahun 1890, pangkat Ngabehi dihapus dan digantikan dengan Kepala Distrik. Selanjutnya terdapat 5 distrik yaitu : Tanjungpandaan, Manggar, Buding, Dendang dan Gantung.

Tahun 1852 Belitung dipisahkan dari Bangka dalam urusan administrasi dan kewenangan penambangan timah. Pemisahan tersebut atas desakan JF. Louden (kepala pemerintahan pusat di Batavia), untuk mencegah pengaruh buruk dari Residen Bangka yang iri melihat pertambangan timah yang berkembang dengan pesat di Belitung.

Dalam rangkaian sistem pemerintahan Hindia Belanda, pada tahun 1921 Belitung dijadikan sebuah distrik yang dikepalai oleh seorang Demang yaitu KA. Abdul Adjis, yang dibantu 2 orang Asisten Demang yang membawahi 2 onder district, yaitu Belitung Barat dan Belitung Timur. Gemeente atau kelurahan di Belitung dibentuk pada tahun 1921-1924. Berdasarkan Ordonantie No. 73 tanggal 21 Februari 1924, ditetapkan sebanyak 42 Gemeente di seluruh Belitung.

Pada tahun 1933, Belitung berubah status menjadi satu Onder-afdeling yang diperintah oleh seorang Controleur dengan pangkat Assistant Resident, yang bertanggung jawab kepada Residen dari Afdeling Bangka – Belitung yang berkedudukan di Pulau Bangka.

Tanggal 1 Januari 1939 berlaku peraturan baru di wilayah di wilayah Belitung, yang berarti Pulau Belitung sudah diberi hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi beberapa keadaan, misalnya Onder-afdeling Belitung meliputi 2 distrik yaitu, Distrik Belitung Barat dan Distrik Belitung Timur, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Demang.

Tentara Jepang menduduki Pulau Belitung pada bulan April 1944, pemerintahan dikedua distrik dikepalai oleh Gunco. Pada awal tahun1945 oleh Jepang di Belitung dibentuk Badan Kebaktian Rakyat yang bertugas membantu pemerintahan. Masa pendudukan Jepang tidak lama, selanjutnya perubahan kembali terjadi ketika tentara Belanda kembali menguasai Belitung pada tahun 1946. Pada masa pemerintahan Belanda ini, Onder-afdeling Belitung diperintah kembali oleh Asisten Residen Bangsa Belanda, sedangkan penguasaan distrik tetap dipegang oleh seorang Demang yang kemudian diganti dengan sebutan Bestuurhoofd.

Masa kemerdekaan

Pulau Belitung sebagai bagian dari Residensi Bangka – Belitung, beberapa tahun lamanya pernah menjadi bagian dari Gewest Borneo, kemudian menjadi bagian Gewest Bangka – Belitung dan Riau. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena muncul peraturan yang mengubah Pulau Belitung menjadi Neolanchap. Selanjutnya sebagai badan pemerintahan dibentuklah Dewan Belitung pada tahun 1947. Pada waktu pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), Neolanchap Belitung merupakan negara tersendiri, bahkan karena sesuatu hal tidak menjadi negara bagian. Tahun 1950 Belitung dipisahkan dari RIS dan digabungkan dalam Republik Indonesia. Pulau Belitung menjadi sebuah kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Selatan dibawah kekeuasaan militer, karena pada waktu itu Sumatera Selatan merupakan Daerah Militer Istimewa. Sesudah berakhirnya pemerintahan militer, Belitung kembali menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati.

Masa sekarang

Pada tanggal 21 November 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Belitung bersama dengan Pulau Bangka memekarkan diri dan membentuk satu provinsi baru dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan provinsi ke-31 di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan setelah melalui berbagai pertimbangan, Kabupaten Belitung memekarkan diri menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung beribukota di Tanjungpandan dengan cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan dan Kabupaten Belitung Timur dengan Manggar sebagai ibukotanya dengan cakupan wilayah meliputi 4 kecamatan.

Iklan

Sejarah Kabupaten Bangka

Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindu dalam abad ke-7. pada masa Kerajaan Sriwijaya pula Bangka termasuk pula sebagai daerah yang takluk dari kerajaan yang besar itu. Demikian pula kerajaan Majapahit dan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka.

Namun pada masa itu pulau Bangka baru sedikit mendapat perhatian, meskipun letaknya yang strategis ditengah-tengah alur lalu lintas setelah orang-orang daratan Asia maupun Eropa berlomba-lomba ke Indonesia dengan ditemukannya rempah-rempah. Kurangnya perhatian dari para bajak laut yang menimbulkan penderitaan bagi penduduknya.

Untuk mengatasi kekacauan yang terjadi, Sultan Johor dengan sekutunya Sutan dan Raja Alam Harimau Garang. Setelah melakukan tugasnya dengan baik, juga mengembangkan Agama Islam ditempat kedudukannya masing-masing Kotawaringin dan Bangkakota. Namun sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, kemudian kembali pulau Bangka menjadi sarang kaum bajak laut.

Karena merasa turut dirugikan dengan dirampasnya kapal-kapalmya maka Sultan Banten mengirimkan Bupati Nusantara untuk membasmi bajak-bajak laut tersebut, kemudian Bupati Nusantara untuk beberapa lama memerintah Bangka dengan gelar Raja Muda. Diceritakan pula bahwa Panglima Banten, Ratu Bagus yang terpaksa mundur dari pertikaiannya dengan Sultan Palembang, menuju ke Bangka Kota dan wafat disana.

perahu_kuno_01_300

Setelah Bupati Nusantara wafat, kekuasaan jatuh ketangan putri tunggalnya dan karena putrinya ini dikawinkan dengan Sultan Palembang, Abdurrachman (1659-1707), dengan sendirinya pulau Bangka menjadi bagian dari Kesultanan Palembang.

Pada tahun 1707 Sultan Abdurrachman wafat, dan ia digantikan oleh putranya Ratu Muhammad Mansyur (1707-1715).

Namun Ratu Anum Kamaruddin adik kandung Ratu Muhammad Mansyur kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Palembang, menggantikan abangnya (1715-1724), walaupun abangnya telah berpesan sebelum wafat, supaya putranya Mahmud Badaruddin menyingkir ke Johor dan Siantan, sekalipun secara formal sudah diangkat juga rakyat menjadi Sultan Palembang.

Tetapi pada tahun 1724 Mahmud Badaruddin dengan bantuan Angkatan Perang Sultan Johor merebut kembali Palembang dari pamannya.

Kekuasaan atas pulau Bangka selanjutnya diserahkan oleh Mahmud Badaruddin kepada Wan Akup, yang sejak beberapa waktu telah pindah dari Siantan ke Bangka bersama dua orang adiknya Wan Abduljabar dan Wan Serin.

Kemudian atas dasar Konversi London tanggal 13 Agustus 1814, Belanda menerima kembali dari Inggris daerah-daerah yang pernah didudukinya ditahun 1803 termasuk beberapa daerah Kesultanan Palembang. Serah terima dilakukan antara M.H. Court (Inggris) dengan K. Heynes (Belanda) di Mentok pada tanggal 10 Desember 1816.

Kecurangan-kecurangan, pemerasan-pemerasan, pengurasan dan pengangkutan hasil Timah yang tidak menentu, yang dilakukan oleh VOC dan Ingris (EIC) akhirnya sampailah pada situasi hilangnya kesabaran rakyat. Apalagi setelah kembali kepada Belanda. Yang mulai menggali timah secara besar-besaran dan ang sama sekali tidak memikirkan nasib pribumi. Perang gerilya yang dilakukan di Musi Rawas untuk melawan Belanda, juga telah membangkitkan semangat perlawanan rakyat di Pulau Bangka dan Belitung.

Maka pecahlah pemberontakan-pemberontakan, selama bertahun-tahun rakyat Bangka mengadakan perlawanan, berjuang mati-matian utnuk mengusir Belanda dari daerahnya, dibawah pimpinan Depati Merawang, Depati Amir, Depati Bahrin, dan Tikal serta lainnya.

Kemudian istri Mahmud Badaruddin yang karena tidak serasi berdiam di Palembang diperkenankan suaminya menetap di Bangka dimana disebutkan bahwa istri Sultan Mahmud ini adalah anak dari Wan Abduljabar. Sejarah menyebutkan bahwa Wan Abduljabar adalah putra kedua dari abdulhayat seorang kepercayaan Sultan Johor untuk pemerintahan di Siantan, Abdulhayat ini semula adalah seorang pejabat tinggi kerajaan Cina bernama Lim Tau Kian, yang karena berselisih paham lalu melarikan diri ke Johor dan mendapat perlindungan dari Sultan. Ia kemudian masuk agama Islam dengan sebutan Abdulhayat, karena keahliannya diangkat oleh Sultan Johor menjadi kepala Negeri di Siantan.

Sekitar tahun 1709 diketemukan timah, yang mula-mula digali di Sungai Olin di Kecamatan Toboali oleh orang-orang johor atas pengalaman mereka di semenanjung Malaka. Dengan diketemukannya timah ini, mulailah pulau Bangka disinggahi oleh segala macam perahu dari Asia maupun Eropa. Perusahaan-perusahaan penggalian timah pun semakin maju, sehingga Sultan Palembang mengirimkan orang-orangnya ke Semenanjung Negeri Cina untuk mencari tenaga-tenaga ahli yang kian terasa sangat diperlukan.

Pada tahun 1717 mulai diadakan perhubungan dagang dengan VOC untuk penjualan timah. Dengan bantuan kompeni ini, Sultan Palembang berusa membasmi bajak-bajak laut dan penyelundupan-penyelundupan timah. Pada tahun 1755 pemerintah Belanda mengirimkan misi dagangnya ke Palembang yang dipimpin oleh Van Haak, yang bermaksud untuk meninjau hasil timaha dan lada di Bangka. Pada sekitar tahun 1722 VOC mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Sultan Ratu Anum Kamaruddin untuk membeli timah monopoli, dimana menurut laporan Van Haak perjanjian antara pemerintah Belanda dan Sultan Palembang berisi :

  • Sultan hanya menjual timahnya kepada kompeni
  • Kompeni dapat membeli timah sejumlah yang diperlukan.

Sebagai akibat perjanjian inilah kemudian banyak timah hasil pulau Bangka dijual dengan cara diselundupkan.

Selanjutnya tahun 1803 pemerintah Belanda mengirimkan misi lagi yang dipimpin oleh V.D. Bogarts dan Kapten Lombart, yang bermaksud mengadakan penyelidikan dengan seksama tentang timah di Bangka.

Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 telah membawa nasib lain bagi pulau Bangka. Pada tanggal itu ditandatanganilah akta penyerahan dari pihak Belanda kepada pihak Inggris, dimana pulau Jawa dan daerah-daerah takluknya, Timor, Makasar, dan Palembang berikut daerah-daerah taklluknya menjadi jajahan Inggris.

Raffles mengirimkan utusannya ke Palembang untuk mengambil alih Loji Belanda di Sungai Aur, tetapi mereka ditolak oleh Sultan Mahmud Badaruddin II, karena kekuasaan Belanda di Palembang sebelum kapitulasi Tuntang sudah tidak ada lagi. Raffless merasa tidak senang dengan penolakan Sultan dan tetap menuntut agar Loji Sungai Aur diserahkan, juga menuntut agar Sultan menyerahkan tambang-tambang timah di pulau Bangka dan Belitung.

Pada tanggal 20 Maret 1812 Raffles mengirimkan Ekspedisi ke Palembang yang dipimpin oleh Jendral Mayor Roobert Rollo Gillespie. Namun Gillespie gagal bertemu dengan Sultan lalu Inggris mulai melaksanakan politik “Devide et Impera”nya. Gillespie mengangkat Pangeran Adipati sebagai Sultan Palembang denga gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (tahun 1812).

Sebagai pengakuan Inggris terhadap Sultan Ahmad Najamuddin II dibuatlah perjanjian tersendiri agar pulau Bangka dan Belitung diserahkan kepada Inggris. Dalam perjalanan pulang ke Betawi lewat Mentok oleh Gillespie, kedua pulau itu diresmikan menjadi jajahan Inggris dengan diberi nama “Duke of Island” (20 Mei 1812).

Sejarah Mentok

KOTA Mentok di Kabupaten Bangka Barat adalah kota tua yang berdiri sejak berabad silam. Penjajah Belanda-lah yang membangun daerah itu, sekaligus menjadikannya sebagai kota pelabuhan.

MELALUI Pelabuhan Muntok di Mentok, hasil alam terutama lada putih Bangka yang begitu terkenal diangkut kapal-kapal Belanda menuju ke daratan Eropa. Melalui Pelabuhan Muntok pula timah yang digali dari bumi Bangka dikirim ke negara penjajah.

Bekas kejayaan Mentok-sekaligus kebesaran penjajah Belanda-sampai kini masih jelas terlihat di kota yang kini ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Bangka Barat tersebut. Ratusan gedung tua dengan mudah ditemui di seantero kota pantai dan perbukitan tersebut.

Dua di antara ratusan gedung tua yang masih kokoh berdiri bahkan memiliki nilai sejarah yang amat tinggi bagi negara ini. Dua gedung tua itu adalah Pesanggrahan Menumbing dan Wisma Ranggam, gedung tersebut pernah dijadikan tempat tinggal pendiri negara ini.

Bung Karno bersama Bung Hatta dan sejumlah pemimpin republik pernah menempati dua bangunan bersejarah itu saat dibuang Belanda pada Februari 1949. Bung Hatta saat dibuang menempati Pesanggrahan Menumbing yang terletak di tengah hutan perawan di atas Bukit Menumbing.

Di dua gedung yang lokasinya berjarak sekitar 10 kilometer itulah pemimpin lain seperti H Agus Salim dan Mr Mohammad Roem dibuang bersama Presiden dan Wakil Presiden RI pertama tersebut.

Di Mentok, wisatawan dapat pula menikmati kemegahan bangunan tua yang masih kokoh, mercu suar Tanjung Kelian yang dibangun tahun 1862. Dari puncak bangunan itu, pengunjung bisa menyaksikan seantero Mentok dan sekitarnya.

Namun, sayang, Mentok pun seperti kota tua yang terlupakan. Kota kecamatan itu tetap belum menjadi daerah tujuan wisata, baik bagi wisatawan luar daerah maupun mancanegara. Mentok baru dinikmati oleh sebagian kecil warga setempat dan daerah lain di Pulau Bangka.

Wisatawan lokal itu umumnya juga hanya menikmati Pantai Tanjung Kelian dan mercu suarnya, serta Bukit Menumbing. Karena belum dikelola menjadi daerah tujuan wisata, menyebabkan Mentok tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Untuk Sejumlah kendala menghadang perkembangan Mentok. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya transportasi di daerah itu. Agar bisa ke Bukit Menumbing, misalnya, alat transportasi yang bisa digunakan hanya dengan mobil atau sepeda motor sewaan, namun biayanya relatif mahal.

Para tukang ojek sepeda motor, misalnya, memasang tarif Rp 50.000-Rp 75.000 sekali jalan. Sementara mobil sewaan memasang tarif Rp 250.000. Mahalnya biaya disebabkan medan yang berat harus dilalui jika hendak ke Menumbing.

Jalan menanjak yang lebarnya hanya dua meter menjadi alasan mahalnya tarif. Belum lagi perjalanan menuju Menumbing yang harus melalui hutan perawan sejauh lima kilometer. “Saya tidak berani mengantar ke sana,” ujar Sarif, salah seorang tukang ojek sepeda motor ketika diajak ke Menumbing.

Di perbukitan dengan ketinggian sekitar 800 meter dari permukaan laut tersebut pengunjung bisa melihat-lihat kamar tempat Bung Karno dan Bung Hatta serta salah satu mobil yang mereka pakai saat diasingkan Belanda di daerah itu.

Pesanggrahan tempat pembuangan Bung Karno dan Bung Hatta itu sejak beberapa tahun lalu telah diubah menjadi hotel dengan nama Jati Menumbing. Dari atas perbukitan ini, Kota Mentok, Pelabuhan Muntok, dan Selat Bangka terlihat dengan jelas.

Di Mentok juga terdapat Wisma Ranggam yang saat ini tengah dipugar. Gedung tua itu juga pernah menjadi tempat tinggal Bung Karno saat berada dalam pengasingan di Mentok.

Keindahan Mentok tidak hanya itu. Berjalan-jalan di dalam kota kecil itu tidak ubahnya berjalan-jalan di kota tua. Di mana-mana terdapat gedung tua, baik yang masih terawat karena dihuni maupun yang sudah rusak berat karena dibiarkan telantar.

Itu semua bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Warga Sumatera, misalnya, bisa datang ke Mentok melalui Pelabuhan Muntok. Dari Pelabuhan Boom Baru di tepi Sungai Musi di Kota Palembang, Mentok dapat dicapai dengan kapal cepat sekitar 2,5- 3 jam.

Belum bisa diwujudkannya Mentok sebagai daerah tujuan wisata, diakui Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mentok Fauzi. Menurut dia, hal itu terjadi terutama karena selama ini perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih kurang.

Namun, setelah Kabupaten Bangka dimekarkan dan salah satunya menjadi Kabupaten Bangka Barat, Fauzi yakin Mentok akan tumbuh menjadi daerah tujuan wisata yang dapat diandalkan. “Mentok ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan dengan menjadi ibu kota kabupaten, dalam waktu lima tahun ke depan Mentok akan jauh lebih maju,” katanya.

Dengan menjadi ibu kota kabupaten, ungkap Fauzi, pembangunan Mentok tentu akan lebih diperhatikan. Pembangunan di kecamatan yang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa itu akan menyentuh pula sektor pariwisata.

WISATA Pulau Bangka memang tidak hanya melulu mengandalkan pantainya yang cantik-cantik. Sejumlah obyek lain di pulau itu bisa diandalkan menjadi magnet penarik wisatawan.

Sebut saja misalnya beberapa tempat-tempat pemandian air panas di beberapa kabupaten. Salah satunya adalah tempat wisata pemandian air panas Pemali di Sungai Liat, Kabupaten Bangka.

Sama seperti beberapa pemandian ari panas lain di Bangka, sumber mata air panas di Pemali juga berasal dari dalam perut bumi. Air panas yang konon bisa menyembuhkan aneka macam penyakit kulit itu keluar memancar dari perut bumi.

Namun, sayang, saat ini Pemali ditutup sementara karena di lokasi itu tengah dibangun rumah makan dan gedung lainnya. Hanya warga sekitar lokasi pemandian itu yang masih bisa mandi-mandi atau sekadar merendam kakinya di kolam air panas. Satu lokasi pemandian air panas lainnya ada di Dendang, Kecamatan Kelapa. Namun, lokasi ini belum dikelola secara baik.

Selain Pantai Pasir Padi, masih banyak pantai lain yang seharusnya bisa mengundang wisatawan. Sebut saja misalnya Pantai Matras, Pantai Parai/Tenggiri, Pantai Batu Bedaun, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Teluk Uber, Pantai Rebo, Pantai Air Anyer, Pantai Remodong, Pantai Tanjung Kelian, Pantai Tanjung Ular, Pantai Pasir Kuning, dan Pantai Penyak.

Bagi penggemar lokasi wisata bukan pantai, Bangka juga memiliki tak sedikit tempat wisata. Bagi mereka yang suka wisata alam, di Sungailiat, Kabupaten Bangka, terdapat hutan wisata. Hutan ini terletak di jantung Sungailiat. Lokasinya di depan Masjid Agung. Tempat ini sering dipakai berkemah oleh anak-anak muda atau pelajar dan Pramuka.

Pulau Bangka yang sekitar 40 persen penduduknya warga keturunan Cina juga banyak memiliki gedung-gedung tua yang indah. Bahkan, kampung Cina dengan ciri khasnya bisa ditemui di sejumlah lokasi. Di beberapa kampung Cina, keanekaragaman adat, seni, dan budayanya bisa menjadi pemandangan tersendiri.

Beberapa kampung Cina yang terdapat di Pulau Bangka antara lain di Pari Tiga Jebus, Kuto Panji Belinyu, Kampung Bintang, Pangkal Pinang, dan Desa Mengkuban Manggar.

Desa wisata, tetapi dalam nuansa lain bisa pula ditemukan di Bangka, yakni Desa Wisata Bali. Desa ini adalah Trans VI Batu Betumpang yang merupakan desa percontohan, dengan penduduk berasal dari Bali. Bersihnya perkampungan, sifat gotong royong, balai banjar, dan pura tempat sembahyang umat Hindu Bali menjadi ciri khasnya.

Bangka seolah-olah diciptakan Tuhan menjadi tempat tujuan wisata. Lokasi wisata lain yang dapat dinikmati pengunjung antara lain air terjun Sadap di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Bahkan, tersedia wisata agro di pulau ini. Kebun lada putih yang banyak tersebar di pulau itu, ditambah perkebunan karet dan kelapa sawit, bisa menjadi pemandangan yang mengasyikkan bagi pengunjung.

Bagi penggemar buah nanas, hamparan perkebunan nanas yang luas bisa disaksikan di Toboali, di bagian selatan Pulau Bangka. Di perkebunan nanas ini pengunjung bisa langsung menikmati nanas segar dan manis langsung dari kebun.

Membicarakan potensi wisata Pulau Bangka memang seakan tiada habisnya. Selain di Mentok, tempat wisata sejarah terdapat pula di Kota Pangkal Pinang. Salah satu bangunan tua adalah Museum Timah yang terletak di jantung kota. Gedung ini menyimpan sejarah penambangan timah di Bangka.

Bangka masih pula menyimpan potensi wisata lain, misalnya kolam ikan Pha Kak Liang dengan bangunan khas Cina di Belinyu, klenteng di daerah Jebus juga menyimpan keindahan arsitektur khas Cina.

Begitu banyak dan beragamnya potensi wisata Bangka, membuat pulau ini pantas disebut tidak kalah dengan Pulau Dewata. Namun, pengelolaan yang tidak maksimal menyebabkan potensi ini seperti terabaikan. Jangankan orang Jakarta dan kota besar lainnya, warga Palembang dan Sumatera Selatan yang bertetangga pun seperti enggan berkunjung ke Bangka.

Sejarah Bangka Selatan

Peta BaselKabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Bersama-sama dengan pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, dibentuk pula Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan terletak di bagian selatan di Pulau Bangka. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatas-an langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka. Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, tetapi juga karena keinginan masyarakat di dalamnya, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas daerah lebih kurang 3.607,08 Km2 atau 360.708 Ha dengan wilayah administrasi 5 kecamatan, 3 kelurahan, 45 desa. Untuk kepentingan akselerasi pembangunan daerah, pada tahun 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 7 kecamatan, 3 kelurahan, 50 desa dan 163 dusun. Data terakhir hasil registrasi penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2010 menunjukan jumlah penduduk mencapai 172.528 jiwa. Tersebar di Kecamatan Toboali sebanyak 65.138 jiwa, Kecamatan Air Gegas sebanyak 37.748 jiwa, Kecamatan Payung sebanyak 18.614 jiwa, Kecamatan Simpang Rimba 21.196 jiwa, Kecamatan Lepar Pongok sebanyka 11.196 jiwa, Kecamatan Tukak Sadai sebanyak 9.945 jiwa, dan Kecamatan Pulau Besar sebanyak 8.181 jiwa.Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan realtif sama banyak yakni, penduduk laki-laki sebanyak 89.510 jiwa atau sekitar 56,00% dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 83.018 jiwa atau 44,00% dari seluruh penduduk atau berbeda hanya 8,00%.Kabupaten Bangka Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk, 48 orang per km2 pada tahun 2010.

 

Sejarah Bangka Belitung

Peta Pulau BangkaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang.

Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di bagian utara provinsi ini terdapat Laut Cina Selatan, bagian selatan adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di bagian timur yang dipisahkan dari Pulau Belitung oleh Selat Karimata.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan.